Wacana Bali Wajib Kendaraan Listrik di Tengah Sengkarut Antrean BBM: Siapkah Infrastrukturnya?

DENPASAR — Selama beberapa hari terakhir, pemandangan di berbagai sudut kota di Bali, mulai dari Denpasar, Badung, hingga Tabanan, tampak seragam: antrean kendaraan mengular ratusan meter di luar area SPBU. Jeritan warga di media sosial beradu dengan kepanikan di lapangan (panic buying), memburu liter demi liter Pertalite dan Pertamax yang mendadak langka.

Di tengah sengkarut dan kepulan asap knalpot dari kendaraan yang mengantre berjam-jam tersebut, sebuah isu liar menyeruak di kalangan netizen. Banyak yang mulai mengaitkan krisis energi ini dengan wacana besar yang sedang didengungkan oleh Pemerintah Provinsi Bali: kewajiban transisi menuju Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Apakah kelangkaan ini sengaja diciptakan untuk "memaksa" warga beralih ke kendaraan listrik? Jawabannya hampir pasti tidak. Pertamina telah mengonfirmasi adanya kendala teknis pada pemeliharaan fasilitas Depo Pesanggaran dan keterlambatan logistik kapal tangki akibat cuaca buruk.

Namun, krisis BBM pekan ini justru menjadi alarm keras sekaligus ujian realitas (reality check): Jika menghadapi kendala distribusi BBM saja Bali bisa lumpuh seketika, sudah siapkah infrastruktur kita menyambut ambisi pulau bebas emisi?

Ambisi Hijau Pemprov Bali: Siap Kehilangan Pendapatan

Komitmen Pemprov Bali untuk mendorong Bali Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) sebenarnya sangat progresif. Dalam cetak biru transportasi jangka panjang, zona wisata utama seperti Sanur, Ubud, Kuta, dan Nusa Dua ditargetkan menjadi kawasan rendah emisi yang wajib menggunakan transportasi publik dan kendaraan operasional berbasis listrik.

Bahkan, pemerintah secara terbuka menyatakan tidak masalah jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menurun tajam demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi pariwisata dunia.

Hingga Oktober 2026, populasi kendaraan listrik di Bali memang mengalami lonjakan signifikan, kini menyentuh angka 17.725 unit. Namun, angka pertumbuhan ini menyimpan bom waktu jika tidak diimbangi oleh kesiapan di lapangan.

Skenario Terburuk: Antrean Hanya Berpindah Tempat

Bayangkan jika hari ini 50 persen warga Bali sudah menggunakan kendaraan listrik. Pertanyaannya: di mana mereka akan mengisi daya saat daya baterai mereka habis bersamaan?

Data menunjukkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Bali baru berkisar di angka 304 unit. Jelas, jumlah ini teramat timpang dibandingkan jumlah kendaraan yang ada.

Jika migrasi massal dipaksakan tanpa percepatan pembangunan stasiun pengisian daya, krisis antrean yang kita lihat hari ini di SPBU tidak akan hilang. Antrean itu hanya akan berpindah tempat: dari dispenser bensin ke colokan SPKLU.

Bedanya, mengisikan bensin ke tangki kendaraan konvensional hanya butuh waktu 2 hingga 3 menit per kendaraan. Sementara itu, mengisi daya kendaraan listrik (bahkan dengan teknologi fast charging sekalipun) membutuhkan waktu setidaknya 30 hingga 45 menit. Bisa dibayangkan seberapa panjang antrean dan potensi kelumpuhan aktivitas warga jika infrastrukturnya belum siap?

Ketergantungan Energi yang Belum Mandiri

Ada satu ironi lain yang jarang dibahas oleh para pembuat kebijakan. Listrik yang mengaliri rumah-rumah dan SPKLU di Bali saat ini sebagian besar masih dipasok dari pembangkit listrik di pulau Jawa melalui kabel bawah laut Selat Bali.

Artinya, jika Bali bermaksud melepaskan ketergantungan dari bahan bakar fosil minyak (BBM), Bali justru memperbesar ketergantungannya pada pasokan listrik dari luar pulau yang operasionalnya pun masih banyak ditopang oleh batu bara. Bali belum sepenuhnya mandiri secara energi bersih.

Catatan untuk Pembuat Kebijakan

Krisis BBM di Bali pada Oktober 2026 ini memberikan pelajaran berharga bahwa keamanan energi sebuah wilayah sangat rapuh. Wacana transisi ke kendaraan listrik adalah langkah yang mulia dan wajib didukung demi masa depan pariwisata Bali. Namun, transisi tidak boleh berjalan hanya bermodalkan regulasi di atas kertas dan target angka yang ambisius tanpa diikuti oleh pembangunan infrastruktur yang masif dan mandiri.

Sebelum memaksa rakyat berpindah ke teknologi baru, pastikan stasiun pengisian dayanya mudah diakses hingga ke pelosok desa, pasokan listriknya mandiri tanpa bergantung dari luar pulau, dan harganya terjangkau bagi masyarakat kecil.

Jika tidak, wacana kendaraan listrik ini hanya akan menjadi menara gading pariwisata, sementara warganya tetap terjebak dalam antrean panjang yang melelahkan entah itu antrean bensin, atau antrean colokan listrik.